1. Apa perbedaan Audit Trail, Real Time
Audit, IT Forensik
·
AuditTrial
Audit
Trail adalah salah satu fitur dalam suatu program yang mencatat semua kegiatan
yang dilakukan tiap user dalam suatu tabel log. secara rinci. Audit Trail
secara default akan mencatat waktu , user, data yang diakses dan berbagai jenis
kegiatan. Jenis kegiatan bisa berupa menambah, merungubah dan menghapus. Audit
Trail apabila diurutkan berdasarkan waktu bisa membentuk suatu kronologis
manipulasi data. Dasar ide membuat fitur Audit Trail adalah menyimpan histori
tentang suatu data (dibuat, diubah atau dihapus) dan oleh siapa serta bisa
menampilkannya secara kronologis. Dengan adanya Audit Trail ini, semua kegiatan
dalam program yang bersangkutan diharapkan bisa dicatat dengan baik.
CARA KERJA AUDIT TRAIL
Audit Trail Yang Disimpan Dalam Suatu
Tabel
a. Dengan menyisipkan perintah penambahan
record ditiap Query Insert, Update, Delete
b.
Dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Trigger adalah kumpulan SQL
statement, yang secara otomatis menyimpan log pada event INSERT, UPDATE,
ataupun DELETE pada sebuah tabel.
·
Real Time Audit
Real Time Audit atau
biasa yang di sebut dengan RTA adalah sebuah sistem manajemen kegiatan online
yang menggabungkan sistem kegiatan manajemen dengan sistem monitoring dan
evaluasi. Dalam penggunaannya, RTA sangat membantu dalam penghematan biaya
overhead administrasi yang timbul dari penggunaan RTA yang signifikan, seiring
dengan meningkatnya kemajuan teknologi, teknik kualitas dari pelaporan dan
kontrol manajemen meningkatkan menyediakan kedua manajer dan pemilik modal
dengan cara untuk mencari kegiatan yang dibiayai dari sudut pandang beberapa
manfaat dengan minimum atau tidak ada konsumsi waktu di bagian aktivitas
manajer.
Dan ilmu yang mempelajari
audit sistem informasi yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti
pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya disebut IT Forensik.
Dan metode audit yang bisa digunakan adalah COBIT.
Jadi
dapat disimpulkan : Real time audit adalah suatu kegiatan evaluasi dan
pemeriksaan dokumen, transaksi dalam suatu sistem organisasi yang dilakukan
secara langsung atau realtime secara online, hal ini berbeda dengan internal
audit yang memiliki pengertian yaitu audit yang pelaksanaan nya dilakukan oleh
pegawai pemeriksa yang berada dalam organisasi tersebut.
·
IT Forensik
Definisi
dari IT Forensik yaitu suatu ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan
bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode
yang digunakan (misalnya metode sebab-akibat). Fakta-fakta tersebut setelah
diverifikasi akan menjadi bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses
selanjutnya.Selain itu juga diperlukan keahlian dalam bidang IT ( termasuk
diantaranya hacking) dan alat bantu (tools) baik hardwaremaupun software untuk
membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam bidang teknologi sistem
informasi tersebut.
Tujuan
IT forensik:
1.
Untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi/entitas
berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan
sebagai alat buti yang sah di pengadilan
2.
Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat,
agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat
perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus
mengungkapkan alasan dan motivitasi tindakan tersebut sambil mencari
pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan
perbuatan tidak menyenangkan dimaksud.
Pengetahuan
yang diperlukan IT Forensik :
·
Dasar-dasar hardware dan pemahaman bagaimana
umumnya sistem operasi bekerja
·
Bagaimana partisi drive, hidden partition,
dan di mana tabel partisi bisa ditemukan pada sistem operasi yang berbeda
·
Bagaimana umumnya master boot record
tersebut dan bagaimana drive geometry
·
Pemahaman untuk hide, delete, recover file
dan directory bisa mempercepat pemahaman pada bagaimana tool forensik dan
sistem operasi yang berbeda bekerja.
Undang
– Undang IT Forensik:
Secara umum, materi Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar,
yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan
mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi
elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL
Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini
dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan
masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi
elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain:
1. pengakuan informasi/dokumen elektronik
sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
2.
tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE)
2.
Perbedaan
Cyber Law, Computer Crime Act, Council of Europe Convention on Cybercrime
(COECCC)
· Cyber Law
Di Indonesia sendiri
tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya
sekedar terjemahan atas terminologi ”cyber law”. Sampai saat ini ada beberapa
istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari ”cyber law”, misalnya, Hukum
Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan
Informatika).
Sebagaimana dikemukakan
di atas, lahirnya pemikiran untuk membentuk satu aturan hukum yang dapat
merespon persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat dari pemanfaatan Internet
terutama disebabkan oleh sistem hukum tradisional yang tidak sepenuhnya mampu
merespon persoalan-persoalan tersebut dan karakteristik dari Internet itu
sendiri. Dalam kaitan ini Aron Mefford seorang pakar cyberlaw dari Michigan
State University sampai pada kesimpulan bahwa dengan meluasnya pemanfaatan
Internet sebenarnya telah terjadi semacam ”paradigm shift” dalam menentukan
jati diri pelaku suatu perbuatan hukum dari citizens menjadi netizens.
Secara
demikian maka ”cyber law” dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang
berkaitan dengan persoalan-persoalan yang muncul akibat dari pemanfaatan
Internet.
Ø Ruang
Lingkup ”Cyber Law”
Secara
garis besar ruang lingkup ”cyber law” ini berkaitan dengan persoalan-persoalan
atau aspek hukum dari E-Commerce, Trademark/Domain Names, Privacy and Security
on the Internet, Copyright, Defamation, Content Regulation, Disptle Settlement,
dan sebagainya.
Ø Dasar Hukum Cyber
Law
Cyber Law digunakan untuk mengatur
berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai
medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada Cyber Law ini
juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.
Cyber Law atau Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri baru ada di Indonesia dan
telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab
dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia
maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya.
http://boimzenji.blogspot.co.id/2013/04/perbedaan-berbagai-cyber-law-dan-contoh.html
·
Computer Crime Act
Cybercrime merupakan suatu kegiatan
yang dapat dihukum karena telah menggunakan computer dalam jaringan internet
yang merugikan dan menimbulkan kerusakan pada jaringan computer internet, yaitu
merusak property, masuk tanpa izin, pencurian hak milik intelektual,
pornografi, pemalsuan data, pencurian penggelapan dana masyarakat.
Cyber Law diasosiasikan dengan media internet yang
merupakan aspek hukum dengan ruang lingkup yang disetiap aspeknya berhubungan
dnegan manusia dengan memanfaatkan teknologi internet.
·
Council of Europe Convention on Cybercrime (COECCC)
Merupakan salah satu contoh
organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari
kejahatan di dunia maya, dengan mengadopsikan aturan yang tepat dan untuk
meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan hal ini.
COCCC telah diselenggarakan pada
tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria. Konvensi ini telah
menyepakati bahwa Convention on Cybercrime dimasukkan dalam European Treaty
Series dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi
oleh minimal lima Negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh
tiga Negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang
cukup luas, bahkan mengandung kebijakan criminal yang bertujuan untuk
melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerja
sama internasional.
Konvensi ini dibentuk dengan
pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:
Bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya
kerjasama antar Negara dan Industri dalam memerangi kejahatan cyber dan adanya
kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah dalam penggunaan dan
pengembangan teknologi informasi.
Konvensi saat ini diperlukan untuk
meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan
kriminal. Hal lain yang diperlukan adalah adanya kepastian dalam proses
penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui
suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat.
Konvensi ini telah disepakati oleh
masyarakat Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diakses oleh Negara
manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk diajdikan norma dan instrument
Hukum Internasional dalam mengatasi kejahatan cyber, tanpa mengurangi
kesempatan setiap individu untuk tetap dapat mengembangkan kreativitasnya dalam
pengembangan teknologi informasi.
·
Perbedaan Cyber Law, Computer Crime Act, dan Council
of Europe Convention on Cybercrime
Cyber Law: merupakan
seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu Negara tertentu dan peraturan yang
dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat Negara tertentu.
Computer Crime Act
(CCA): merupakan undang-undang penyalahgunaan informasi teknologi di Malaysia.
Council of Europe
Convention on Cybercrime: merupakan organisasi yang bertujuan untuk melindungi
masyarakat dari kejahatan di dunia internasional. Organisasi ini dapat memantau
semua pelanggaran yang ada di seluruh dunia.
3.
Jenis
Profesi dibidang IT
a) Programmer
adalah orang yang membuat suatu aplikasi untuk client/user baik untuk
perusahaan, instansi ataupun perorangan.
Tugas
:
Membuat
program baik aplikasi maupun system operasi dengan menggunakan bahasa
pemrograman yang ada.
Kualifikasi
:
Menguasai
logika dan algoritma pemrograman
Menguasai
bahasa pemrograman seperti HTML, Ajax, CSS, JavaScript, C++, VB, PHP, Java,
Ruby dll.
Memahami
SQL
b)
IT Support merupakan pekerjaan IT yang
mengharuskan seseorang bisa mengatasi masalah umum yang terjadi pada komputer
seperti install software, perbaikan hardware dan membuat jaringan komputer.
Profesi ini cukup mudah dilakukan karena bisa dilakukan secara otodidak tanpa
memerlukan pendidikan khusus.
Tugas:
Install
software
Memperbaiki
hardware
Membuat
jaringan
Kualifikasi:
Menguasai
bagian-bagian hardware komputer
Mengetahui
cara install program atau aplikasi software
Menguasai
sejumlah aplikasi umum sistem operasi komputer
c)
Software Engineer adalah mereka yang
memiliki keahlian untuk memproduksi perangkat lunak mulai dari tahap awal
spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan.
Tugas:
Merancang
dan menerapkan metode terbaik dalam pengembangan proyek software
Kualifikasi:
Menguasai
keahlian sebagai programmer dan system analyst
Menguasai
metode pengembangan software seperti RUP, Agile, XP, Scrum dll
d)
Database Administrator adalah mereka yang
memiliki keahlian untuk mendesain, mengimplementasi, memelihara dan memperbaiki
database.
Tugas:
Menginstal
perangkat lunak baru
Mengkonfigurasi
hardware dan software dengan sistem administrator
Mengelola
keamanan database
Analisa
data di database
Kualifikasi:
Menguasai
teknologi database seperti Oracle, Sybase, DB2, MS Access serta Sistem Operasi
Menguasai
teknologi server dan storage.
http://bomy-id.blogspot.co.id/2014/05/jenis-jenis-profesi-dan-deskripsi.html
http://naufalsyawal.blogspot.co.id/p/perbandingan-cyber-law-computer-crime.html
https://thekicker96.wordpress.com/definisi-it-forensik/
https://swordmedal.wordpress.com/2015/04/15/pengertian-audit-trail-dan-real-time-audit/
http://rachman-mzr.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-it-audit-trail-real-time.html
